contoh peraturan daerah kabupaten atau kota. Pengelolaan Objek Wisata Milik Daerah. contoh peraturan daerah kabupaten atau kota

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 2 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. 3. Kabupaten/Kota; 5. Fungsi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023. 7. Sekretaris Daerah kabupaten/kota; dan c. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan. 3. Setelah membahas struktur pemerintahan kota, kali ini akan. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang. Ulasan Lengkap Sanksi Pidana dalam Perda. Pasal 6 (1) Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH *) Oleh: Drs. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai. daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 22. 1. Penanggulangan Tuberkulosis. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Pedoman 1 juga berlaku untuk penamaan ini. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan. Contoh lainnya terdapat dalam ketentuan Pasal 86 ayat. 17. Konsiderans Peraturan kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Qanun atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal (-pasal) dari Qanun atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya. Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Undang-undang atau Peraturan. Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diklasifikasikan atas tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil). Penerimaan Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. NTB Online untuk Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Wewenang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pemekaran Daerah sendiri dapat diartikan sebagai pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Berlaku. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan (SUMSEL): Kabupaten Banyuasin. Pusat Kegiatan Lokal,. 11. 3/2005 yang mengatur terkait penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Sementara, Peraturan Walikota. Tahun 2012 (PP 109/2012) yang mengharuskan pemerintah daerah (pemda) menyusun Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Merujuk Undang-Undang No. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan. UU No. 2. Contoh: a. Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Keputusan Mendagri No. . Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi : 1. Pembagian Wilayah Indonesia secara Administratif. 7. Menerima serta menelaah pengaduan tanah garapan dalam meneliti subjek objek sengketa. Pasal 20 Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah. 12 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupatena. Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Keputusan Bupati/Walikota atau Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Utara serta keberadaan undang-undang dan peraturan daerah yang relevan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaKabupaten atau Kota. 765 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1. . oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Kepala Daerah Kabupaten), atau Walikota (Kepala Daerah Kota) sesuai dengan kewenangannya. d. 000. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Fungsi peraturan daerah. sosial. Kabupaten Empat Lawang. Keuangan Daerah; 5. UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan . Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 berita Nomor 91 Tanggal 29 Desember 2017. PENDAHULUAN. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] I. 6. Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. BANK JATIM (35. Beberapa daerah yang disampaikan antara. Walikota adalah Walikota Pontianak. 7 KiB) PERDA 09 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILKADA KOTA MALANG TAHUN 2013 (63. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Sekretariat Daerah. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 9. 7. Pengertian Pemerintah Daerah/Kabupaten Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Ditetapkan: 26 Des 2022. pengawasan. 6. Berdasarkan Aspek Mata Pencaharian Penduduk. LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2016 TANGGAL 30 Desember 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016. II KABUPATEN/KOTA b. com - Amandemen keempat Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023. Contoh perda kabupaten. Jakarta – Jumlah segmen batas daerah di seluruh Indonesia secara keseluruhan adalah 979 segmen batas. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam. 6. Detail. (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang materi muatannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. FUNGSI PERATURAN DAERAH fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengatur bahwa: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kota/Kabupaten, yaitu Perda Kota Bandung No. LEMBARAN DAERAHKOTA BANDUNG TAHUN : 2005 NOMOR : 03 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR : 03 TAHUN 2005TENTANGPENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBER. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. Dokumen:. (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. 14. Jenis dan hierarki Peraturan (UU Nomor 12 Tahun 2011) 1. Login;. Program. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106 ); 39. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan. c. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota. Provinsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan. Namun, untuk dapat. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. LD 2010/NO. XI/MPR RI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas, Bersih, dan Aman dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). sekretaris daerah kabupaten trenggalek, ttd ali mustofa lembaran daerah kabupaten trenggalek tahun 2017 nomor 19 noreg peraturan daerah kabupaten trenggalek. Fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati atau wali kota. Kawasan Hutan Lindung Pelestarian, pemulihan, dan. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang. Selanjutnya, melalui Undang-Undang No. Penelitian ini juga mengkaji pengaturan 24 Peraturan Daerah di Kota Medan dalam rentang waktu 3 tahun, sejak 2009 s. ”. Luas Wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155. 12. menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), materi muatan baik Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi maupun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut. 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga (3) Sumber-sumber lain. (2) Gubernur membantu Menteri dalam pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah kabupaten/kota. PERDA 2023. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. 6. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan Menteri dalam Negeri no 10/2017 tentang Hasil Pemetaan urusan dan beban pemerintah daerah d. (Pasal 1, UU No. pemerintah daerah kabupaten atau kota tidak boleh melebihi batas maksimum tarif yang telah ditentukan dalam UU PDRD. Contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama ialah Tap MPR RI No. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. bahwa dalam rangka memberikan pedoman agar terwujud penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah. melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 14. Rencana Kawasan Cagar Alam (CA) di Kabupaten Garut yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031: CA Leuweung Sancang dengan luas 2. Contoh: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota. No 5 Tahun 2011. Ketua Komnas Perempuan Azriana dan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Dan Hukum Nasional Komnas Perempuan, Khariroh Ali sedang memaparkan data kebijakan diskriminatif dan kondusif di gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016) (Dimas Jarot Bayu). Sebagai pelaksana perangkat daerah. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perwujudan Kawasan Lindung 1. - 4 - 5. 14 Feb 2023. 8, WALIKOTA 2010 39 HLM. 30/PUU-XIV/2016 dan Perkara No. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan. Berikut kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota. Dia menambahkan, Kemenkes RI telah melaporkan sebanyak 449 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki peraturan kawasan tanpa rokok. Jalan Kolektor Primer Tiga yang selanjutnya disingkatRakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 12. 7. Peraturan Pemerintah. Perda. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah, termasuk pajak reklame yang perlu diketahui. Peran Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. 3. Identifikasi Masalah Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan6 program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Namun, banyak sekali Perda yang telah dibuat di suatu daerah hanya menjadi dokumen hukum tanpa atau minim implementasi. program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis. Penyelenggaraan. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi. Zarkasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah salah satu produk perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJP Kabupaten/Kota, RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia; b. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 1. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. Sementara itu dari buku Eco Cities: Ecological Economic Cities (2010) karya Hiroaki. 4 23. Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 94); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Katalog. Contoh: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang6. Shutterstock) KOMPAS. Merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengaturnya, ini juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Perundang. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 4. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.